Jangan lagi bicara integritas sepak bola dinegeri ini. Integritas sepak bola atau Football Integrity baru saja mati. Tepatnya sengaja dimatikan. Adalah keputusan Komdis PSSI No. 001/SK/KD-PSSI/VIII/2024 terkait suap PSS Sleman yang dikeluarkan tanggal 6 Agustus lah penyebabnya. 

Bayangkan, untuk kasus match fixing di kompetisi Liga 2 musim 2018, PSS Sleman hanya dikenai sanksi pengurangan tiga (3) point dan denda Rp. 150 juta. Ini kan penegakan disiplin sepak bola yang  tidak masuk akal. Entah apa yang merasuki Komdis PSSI sehingga bisa ‘akrobat’ memutus sanksi sedemikian ringan untuk kasus match fixing alias pengaturan skor. 

Sanksi ringan pula bak guyonan untuk kasus match fixing yang masuk kategori tabu disepakbola. Yang seharusnya Zero Tolerance, Red Card dengan konsekuensi Degradasi!

Tanpa rasa malu. Tanpa tedeng aling seolah publik bola diluar sana bodoh, tak peduli dan tak mengerti prinsip sepak bola terkait match fixing. 

Komdis bersikap seolah tak tersentuh dan mau-maunya sendiri memutus sanksi kasus PSS Sleman ini. Padahal Pengadilan Negeri (PN) Sleman sejak Maret hingga Mei 2024 sudah menjatuhkan vonis hukuman kepada delapan pelaku match fixing di pertandingan PSS Sleman vs Madura FC tersebut. 

Anehnya, sejak kasus match fixing ini muncul ke permukaan, Komdis terkesan sangat lamban merespon kasus ini. Ada kesan mengulur-ulur waktu. Bahkan putusan sanksi terhadap PSS Sleman per tanggal 6 Agustus tak pernah dimuat oleh website resmi PSSI hingga saat ini. 

Seolah menunggu kick-off Liga 1 2024/25 bergulir dulu, barulah sanksi untuk PSS Sleman akhirnya bocor atau dibocorkan lewat media sosial, pada awal pekan lalu (13/8). 

Lucunya lagi, keputusan Komdis 6 Agustus kemarin, hanya berisi sanksi untuk PSS Sleman saja. Sama sekali tidak ada penegakan hukum atau disiplin untuk para pelaku match fixing. Tidak ada keputusan sanksi sepakbola apapun untuk, Vigit Waluyo, Antonius Rumadi, Dewan Rahadmoyo, Kartiko Mustikaningtyas dan keempat perangkat pertandingan Reza Pahlevi, Ratawi, Khairuddin dan Agung Setiawan. Padahal hukuman untuk pelaku match fixing sangat jelas, yakni sanksi seumur hidup tidak boleh terlibat/berkecimpung disepakbola.

Apakah Komdis lupa atau sengaja lupa, sehingga luput memberi sanksi kepada para pelaku match fixing? Ataukah Komdis terlalu fokus pada PSS Sleman dalam memproses kasus ini? Fokus yang menimbulkan kecurigaan dan patut diduga mengarahkan Komdis pada upaya untuk menyelamatkan PSS Sleman dari sanksi degradasi. 

Sebagai pembanding sekaligus betapa ironisnya sanksi ringan PSS Sleman ini, bahkan sanksi untuk PSIM Yogyakarta, tahun 2018 yang bukan kasus match fixing saja jauh lebih berat. Saat itu PSIM di Liga 2 memulai kompetisi dengan sanksi pengurangan sembilan (9) poin hanya gara-gara tunggakan gaji tiga pemain asingnya ditahun 2012. 

Makanya bagi yang mengerti prinsip dan aturan sepak bola, keputusan Komdis PSSI memutus sanksi hanya pengurangan tiga (3) poin dan denda Rp. 150 juta adalah keanehan sekaligus menimbulkan kecurigaan. Ada apa dengan Komdis PSSI? Ada apa dengan kelima algojo Komdis PSSI, Eko Hendro Prasetyo, Asep Edwin, Hasani Abdulgani, Mahfudin Nigara dan Aji Riduan Mas? 

Mereka jelas bukan orang baru diranah penegakan hukum/disiplin sepak bola. Tapi sadarkah mereka, bahwa keputusannya dikasus PSS Sleman telah mematikan integritas sepak bola. Football integrity telah mati ditangan mereka. Dan secara tidak langsung, keputusan mereka seolah mendorong toleransi pada perilaku match fixing. Toh, cuma sanksi ringan pengurangan tiga (3) poin dan denda Rp.150 juta saja, jadi tidak ada yang perlu ditakuti apalagi bikin jera dari ancaman sanksi match fixing. 

Inilah titik nadir penegakan hukum sepak bola kita. Ketika publik tengah terhipnotis dengan timnas dan STY, Komdis PSSI malah ‘akrobatik’ dikasus match fixing PSS Sleman. Yang kasihan akhirnya , Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Niatnya bersih-bersih sepak bola Indonesia dari penyakit kronis match fixing malah seolah ‘dikacangin’ oleh jajaran komdis-nya sendiri. Ironis.

Penulis: Bung Towel